Close


March 2, 201684 Views

Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

image_pdfimage_print

Foto : Sesi Foto Bersama saat workshop urgensi Keterbukaan Informasi Publik

Urgensi Keterbukaan Informasi Publik – Agenda prioritas jangka menengah dan jangka panjang berfokus pada infrastruktur. Perbaikan infrastruktur sangat penting dalam menekan biaya produksi, biaya transportasi dan ongkos distribusi. Selain itu juga meningkatkan investasi di bidang properti dan infrastruktur lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian dengan alokasi dana yang cukup besar dalam konteks struktur APBN. Hal ini menjadi daya pikat yang sangat kuat dimana semua orang akan bertanya dan mencari informasi serta akan mengawal kegiatan dan program yang dilakukan Kementerian PUPR. Demikian sambutan Kepala Biro Komunikasi Publik, Velix V. Wanggai saat membuka Workshop Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu (24/2) di Surabaya.

“Keterbukaan informasi publik memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini akan mendorong terciptanya good governance atau open government karena pemerintah dan badan-badan publik turut menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang telah dikerjakan”, imbuh Velix.

Kegiatan workshop yang berlangsung selama tiga hari diisi dengan berbagai materi yang menarik seperti; Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Dispute Resolution Skills, dan Aplikasi elektronic office (e-office) Pejabat Pengelola Informasi danData (PPID). Peserta workshop berasal dari semua Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pembiayaan Perumahan.

Dalam penutupannya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Lana Winayati selaku PPID Utama menegaskan Keterbukaan Informasi Publik seringkali identik ini perkejaan humas tapi ini tidak sepenuhnya benar, seluruh unit kerja dari tingkat pusat hingga ke balai/UPT di lingkungan PUPR bertanggung jawab atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

“Setiap informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh seluruh unit kerja perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, apabila terjadi miss informasi atau sengketa informasi publik bukan hanya PPID saja yg tanggung jawab tapi unit kerja terkait informasi tersebut juga ikut bertanggungjawab dlm proses penyelesaian sengketa”, tegas Lana.(arl/hmsbalai5)

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *