Close


September 14, 201658 Views

Sosialisasi Tax Amnesty

image_pdfimage_print

Foto : Menyanyikan Indonesia Raya saat pembukaan acara Sosialisasi Tax Amnesty di lingkungan BBPJN VIII

Sosialisasi Tax Amnesty- Program Tax Amnesty (Amnesti Pajak) yang tengah digaungkan pemerintah menimbulkan pelbagai pemahaman di kalangan masyarakat. Sebagai langkah untuk memberikan kejelasan program Tax Amnesty kepada segenap jajaran pejabat dan pegawai, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementerian PUPR bekerja sama dengan KPP Pratama Sidoarjo Utara menyelenggarakan Sosialisasi Amnesti Pajak pada Rabu (14/9) bertempat di Aula BBPJN VIII, Sidoarjo.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Tri Indianto mewakili Kepala BBPJN VIII. Dalam sambutannya, Tri menyampaikan bahwa acara sosialisasi ini merupakan kesempatan untuk bertanya seputar Tax Amnesty sehingga memperoleh pemahaman yang benar. “Kita hari ini mengundang narasumber dari KPP Sidoarjo untuk memberikan kejelasan tentang tax amnesty. Sebelumnya sebagai PNS kita sudah melaporkan SPT, kemudian apalagi ini tax amnesty?” ujar Tri

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa amnesti pajak merupakan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.

“Latar belakang tax amnesty salah satunya karena kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri. Akibatnya, penganguran, kemiskinan dan kesenjangan semakin meningkat sehingga perlu sumber pertumbuhan ekonom baru. Oleh karena itu, Indonesia menarik uang orang di Indonesia yang berada di luar negeri,” jelas Madya, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sidoarjo Utama.

Banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tujuan dari Pengampunan Pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Beberapa keuntungan mengikuti amnesti pajak diantaranya adalah:
• Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
• Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
• Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, dan penyidikan.
• Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
• Jaminan rahasia, artinya data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
• Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

“Tax Amnesty adalah pilihan, bukan kewajiban, mau ikut atau tidak tergantung pada yang bersangkutan. Sehingga jika pendapatan sudah dilaporkan semua dalam SPT, tidak mengikuti pengampunan juga tidak apa-apa,” imbuh Madya.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya peserta yang terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang muncul seputar bagaimana mekanisme perbaikan SPT, status harta warisan hingga diskusi tentang beberapa kasus perpajakan beserta solusinya.

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *