Close


August 23, 201834 Views

Peningkatan Layanan Jalan Nasional dengan Pendanaan SBSN

image_pdfimage_print

Beban APBN terlalu berat untuk pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Perlu inovasi pembiayaan. SBSN menjadi salah satu solusi.

 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembiayaan SBSN 2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN sangat terbatas untuk membiayai pembangunan infraastruktur secara utuh. Oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan.

“Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan fokus pelaksanaan proyek jalan dan jembatan dengan pembiayaan SBSN meliputi peningkatan kemantapan jalan lintas utama untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

“SBSN diprioritaskan pada ruas yang sudah berfungsi dan bisa memacu percepatan konektivitas jalan yang sudah ada sekaligus juga mempercepat atau mengurangi waktu tempuh pada jalan lintas utama,” ujar Sugiyartanto di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sugiyartanto berharap dengan adanya peningkatan kemantapan jalan lintas utama, maka dapat mengurangi waktu tempuh kendaraan pada jalur utama dari 2,7 jam/100 km menjadi 2,1 jam/100 km. “Untuk itu konsentrasi alokasi dana SBSN yang merupakan dana pinjaman dalam negeri difokuskan dalam memelihara ruas-ruas jalan nasional,” ujarnya.

Berdasarkan revisi DIPA Maret 2018, porsi SBSN di Kementerian PUPR sebesar Rp 13,73 triliun untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA). Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 8,35 triliun untuk 113 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 5,38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA.

Dari 113 proyek di Ditjen Bina Marga, terbagi atas 16 proyek pembangunan jembatan senilai Rp 1,39 triliun, 14 proyek pembangunan jalan senilai Rp 1,1 triliun dan 83 proyek preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 5,85 triliun.

 

Peran BBPJN VIII

Salah satu unit kerja yang tahun 2018 mendapatkan dana SBSN yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, dana tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan di ruas lintas pantura dan lintas tengah yang merupakan jalur logistik.

Paket preservasi jalan dengan skema long segment kontrak tahun jamak (MYC) dengan sumber dana SBSN merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional dalam rangka mendukung konektivitas nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di ruas tersebut serta meningkatkan kinerja sistem logistik nasional di wilayah jawa timur dan Bali.

Selama 2 tahun (2018 dan 2019) BBPJN VIII mendapatkan dana kucuran SBSN sebesar 1,554 Triliun dengan rincian 543,1 milyar tahun 2018 dan 649,805 milyar tahun 2019 untuk provinsi Jawa Timur, sementara Provinsi Bali tahun 2018 mendapatkan 181,583 milyar.

Dana tersebut untuk membiayai preservasi rekonstruksi jalan Probolinggo – Paiton – Situbondo, Jalan Surabaya – Gresik – Sadang, jalan Bulu – Tuban – Sadang, Jalan Tuban – Babat – Lamongan – Gresik, Jalan Waru – Sidoarjo – Krian, Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang – Kepanjen, lanjutan pembangunan Jembatan Sembayat di Gresik dan eskalasi  Jembatan Grindulu di Pacitan.

Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan 1, Sodeli menjelaskan kontrak SBSN mengalami keterlambatan yang seharusnya dapat kontrak awal 2018 menjadi awal agustus 2018 hal itu disebabkan adanya kebijakan baru terkait pembentukan Pokja/Unit Layanan Pengadaaan dan juga penyesuaian design dan pembahasan RPB (rencana perkiraan biaya).

Untuk memenuhi target tersebut pihatknya telah menyiapkan beberapa strategi dan inovasi untuk mengejar target 2018 dan target kemantapan jalan 94% pada tahun 2019. “Mengingat waktu yang terbatas pada tahun 2018, pihak kami telah menyiapkan rencana strategis dan beberapa inovasi untuk mengejar target tersebut,” tutur Sodeli.

 

SBSN Lebih Dalam

Proyek pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi. Pemerintah ingin pembangungan dan pembenahan infrastruktur juga dapat dirasakan masyarakat luas dan membangun daya saing bangsa menghadapi perekonominan global. Karenanya, pemerintah melalui kementerian PUPR terus melakukan pembenahan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Untuk pembangunan infrastruktur secara menyeluruh beban APBN terlalu berat. Maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan alternatif, salah satunya melalui SBSN atau Sukuk Negara. Mari kita mengenal SBSN lebih dalam.

SBSN atau sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Aset SBSN adalah Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah atau bangunan yang dijadikan dasr penerbitan SBSN.

SBSN berbeda dengan Surat Utang Negara (SUN). SUN memberikan imbalan berupa bagi hasil, sedangkan SBSN memiliki instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana obligasi yang mengacu pada prinsip syariah.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/IX/2002, Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sedangkan menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No.IX.A.13, Sukuk ádalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Menurut UU RI NO 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

  1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset)
  2. SBSN mudharabah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian ( mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal)
  3. SBSN musyarakah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam bentuk penggabungan modal)
  4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna’ (akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
  5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
  6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.(wira)
Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *