Close


July 12, 201929 Views

Pelayanan Publik Kementerian PUPR Menuju Level Informatif

image_pdfimage_print

Pembukaan dan arahan dari Bapak Joko Karsono (Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum KemenPUPR)

Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Joko Karsono membuka acara Rapat Koordinasi Kepmen 450-451 tahun 2017 dan Sosialisasi LAPOR! yang berlangsung di The Margo Hotel Depok pada Kamis-Jum’at (11-12/7). Pelayanan publik di KemenPUPR masih menuju level informatif (terbuka) yg berarti dalam hal publikasi belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik yang didalamnya terkandung informasi yang sifatnya berkala; setiap saat; serta merta ataupun informasi yg harus dipublikasikan sesuai Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 tahun 2008.

Siti Ajijah SH., MH Assisten Komisi Informasi Pusat

Siti Ajijah SH., MH Assisten Komisi Informasi Pusat menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PERKI no 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik juga mengatur terkait bagaimana kita mengklasifikasikan sebuah informasi. Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada asas pasal 2 (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, yang tertuang pada pasal 6 Tentang Hak Badan Publik dan Informasi yang dikecualikan pada pasal 17 (h) mengungkap rahasia pribadi.

Untuk pelayanan permohonan informasi bisa diakses melalui portal www.eppid.pu.go.id dan untuk pengaduan di KemenPUPR diatur dalam Permen no 32 tahun 2005 melalui www.pengaduan.pu.go.id. sedangkan KemenpanRB juga punya website tentang pengaduan di www.lapor.go.id juga sms center di nomor 1708 untuk menampung saran ataupun aduan dari masyarakat yang nantinya setiap Pelaksana PPID Daerah akan menjadi admin secara langsung menjawab aduan melalui portal website tersebut, disampaikan oleh Emida Suparti, SH. MAP, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik. (dpa)

Emida Suparti, SH. MAP, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Dokumentasi Peserta Rapat Koordinasi Kepmen 450-451 tahun 2017 dan Sosialisasi LAPOR!

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *