Close


January 4, 201827 Views

Pekerjaan Padat Karya Jadi Perhatian Presiden

image_pdfimage_print

Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018

Pekerjaan Padat Karya Jadi Perhatian Presiden

Direktur Preservasi Jalan Kementerian PUPR Hedy Rahadian melantik pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2018, Rabu (17/1) di Aula Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Dalam kesempatan itu Hedy menyampaikan pentingnya pengawalan program pemerintah terhadap projek yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti jembatan gantung dan pekerjaan padat karya.

Hedy mengungkapkan, di fase dua tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat pergeseran administrasi pemerintahan. Tiga tahun pertama fokusnya kepada projek-projek besar, sedangkan dua tahun terakhir fokusnya ke projek kecil namun berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti jembatan gantung dan pekerjaan padat karya.

Kementerian PUPR tahun ini menganggarkan hampir 10% anggaran untuk pekerjaan padat karya. Dalam pelaksanaanya pekerjaan padat karya akan dimonitor oleh pimpinan. Bahkan, Presiden akan melihat langsung pekerjaan padat karya yang dilakukan oleh kementerian PUPR pada kunjungan lapangannya nanti.

“Mohon poin penting ini menjadi perhatian dan dilaksanakan. Karena jembatan gantung dan program padat karya menjadi perhatian khusus para pimpinan,” ujar Hedy.

Secara teknis, fokus Program Padat Karya untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema long segment maupun swakelo item meliputi, pemotongan rumput pada bahu jalan dan rumija, pembersihan drainase (saluran), pengecatan kerb/median, serta pembersihan dan pengecatan jembatan.

Kebutuhan tenaga kerja yang yang akan diserap melalui program Padat Karya harus direncanakan dengan cermat. Untuk itu para Kasatker dan PPK dapat melaksanakan program Padat Karya sesuai dengan ketentuan yang ada dan melaporkan pelaksanaannya.

 

Pelantikan Pejabat

Karenanya, Hedy meminta pejabat yang dilantik untuk memperhatikan hal ini. Pejabat Perbendaharaan yang dilantik terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X.

Pejabat Perbendaharaan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan nasional untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik nasional. Komitmen dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk memenuhi target pembangunan nasional. Demikian yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiaji Moerwanto yang dibacakan oleh Hedy Rahadian, Direktur Preservasi Jalan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan, Kasatker dan PPK merupakan tugas penting sebagai aparatur negara dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Untuk itu, petugas yang ditunjuk harus menjaga integritasnya dan mengingat bahwa anggaran yang dititipkan merupakan amanat rakyat Indonesia.

Tugas Kasatker dan PPK disamping melaksanakan DIPA, juga bertanggung jawab penuh atas seluruh program penyelenggaraan jalan di wilayah tugasnya masing-masing. Termasuk menjaga kinerja jalan nasional dan pengelolaan manajemen aset jalan nasional. Di samping itu, harus mengetahui kondisi terkini jalan nasional yang ada di wilayah tugasnya. Mereka juga wajib mengetahui lokasi rawan kecelakaan (blackspot), lokasi rawan longsor, maupun lokasi rawan banjir.

“Kinerja Kasatker dan PPK dinilai dari kondisi jalan nasional. Bila jalannya baik kinerja bapak dan ibu juga baik,” kata Hedy. (sodikin)

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *