Close


January 19, 2018288 Views

Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018

image_pdfimage_print
  • Foto : Pelantikan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2018

Direktur Preservasi Jalan Kementerian PUPR, Hedy Rahadian melantik pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2018 di Aula Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII pada Rabu (17/1).

Pejabat Perbendaharaan yang dilantik terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X.

Pejabat Perbendaharaan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan nasional dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik nasional. Komitmen dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk memenuhi target pembangunan nasional. Demikian sambutan Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiaji Moerwanto yang dibacakan oleh Hedy Rahadian, Direktur Preservasi jalan Kementerian PUPR.

Kasatker dan PPK merupakan tugas penting sebagai aparatur negara dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu harus menjaga integritasnya dan mengingat bahwa anggaran yang dititipkan merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Kasatker dan PPK disamping melaksanakan DIPA, juga bertanggung jawab penuh atas seluruh program penyelenggaraan jalan di wilayah tugasnya masing – masing. Termasuk menjaga kinerja jalan nasional dan pengelolaan manajemen asset jalan nasional. Di samping itu harus mengetahui kondisi terkini jalan nasional yang ada di wilayah tugasnya serta mengetahui lokasi rawan kecelakaan (blackspot), lokasi rawan longsor, maupun lokasi rawan banjir.

“ Kinerja Kasatker dan PPK dinilai dari kondisi jalan nasional bila jalannya baik kinerja bapak / ibu juga baik ” kata Hedy.

Saat ini kita berada di 2 tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, ada pergeseran administrasi pemerintahan dimana 3 tahun pertama fokusnya kepada projek-projek besar, dan 2 tahun terakhir fokusnya ke projek kecil namun berdampak langsung terhadap masyarakat seperti jembatan gantung dan pekerjaan padat karya.

Kementerian PUPR tahun ini menganggarkan hampir 10 % angaran yang didedikasikan untuk pekerjaan padat karya, dalam pelaksanaanya pekerjaan padat karya akan dimonitor oleh pimpinan, bahkan dalam kunjungan lapangan presiden nantinya akan melihat pekerjaan padat karya yang dilakukan oleh kementerian PUPR.

“ mohon point penting ini menjadi perhatian dan dilaksanakan karena jembatan gantung dan program padat karya menjadi perhatian khusus para pimpinan” ujar  Hedy.

Program Padat Karya untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema long segment maupun swakelo item pekerjaannya antara lain pemotongan rumput pada bahu jalan dan rumija, pembersihan drainase (saluran), pengecatan kerb/ median, serta pembersihan dan pengecatan jembatan. Kebutuhan tenaga kerja yang yang akan diserap melalui program Padat Karya harus direncanakan dengan cermat. Untuk itu para Kasatker dan PPK dapat melaksanakan program Padat Karya sesuai dengan ketentuan yang ada dan melaporkan pelaksanaannya guna terwujudnya tertib administrasi.

Selamat bertugas, semoga seluruh kegiatan Satuan Kerja dapat segera dilanjutkan dan dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

 

 

 

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *