Close


July 26, 201798 Views

BBPJN VIII Menuju WBK dan WBBM

image_pdfimage_print

Foto : Rapat Persiapan Menuju Kantor Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula kantor BBPJN VIII

Reformasi birokrasi salah satu langkah awal pemerintah untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. untuk mewujudkan hal tersebut banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Reformasi Birokrasi menargetkan tercapainya tiga sasaran yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi sasaran tersebut, instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, I Ketut Darmawahana saat membuka Rapat Persiapan Menuju Kantor Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula kantor BBPJN VIII (11/7), mengatakan “ BBPJN VIII siap untuk mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ”.

“ Kami akan minta pendampingan dari Inspektorat Jenderal untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pencanangan tersebut” Kata Ketut.

Sementara itu ditempat yang sama, Kasubbag Komunikasi Publik Sekretariat Inspektorat Jenderal, Rahayu menambahkan dalam pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 2 komponen, yaitu pengungkit dan hasil, komponen pengungkit berbobot 60% dan komponen hasil 40%, sehingga total 100%. Komponen pengungkit terdiri dari 6 item; yaitu: penerapan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil meliputi 2 item, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.

Bagikan Ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *