Close

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/IN/M/2011 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di mana masing-masing Unit Kerja diharuskan untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. SPIP yang VIII terdiri atas lima unsur telah diterapkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sebagai upaya untuk meminimalisir adanya temuan dari Auditor baik Internal (Inspektorat Jenderal) maupun Eksternal (BPKP dan BPK), yaitu:

Lingkungan Pengendalian

BBPJN telah melakukan penilaian lingkungan pengendalian pada Satuan Kerja di Lingkungannya dengan membagikan kuisioner Survei Control Environment Evaluation (CEE) dari BPKP.(download) 

Penilaian Risiko

Penilaian resiko dilakukan dengan membuat analisa resiko dari kegiatan di lingkungan Satuan Kerja berdasarkan SOP yang berlaku serta lini Pelayanan Terpadu yang memiliki resiko tinggi dalam pelaksanaannya. 

Kegiatan pengendalian

Dari penilaian resiko yang telah dibuat telah disusun konsep kegiatan pengendalian yang merupakan satu kesatuan dari analisas resiko yang telah dibuat diantaranya penerbitan Memo Dinas Kepala BBPJN VIII. 

Informasi dan komunikasi

Pembangunan Informasi dan komunikasi penunjang penyampaian produk hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan.

Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan dengan melakukan monitoring secara periodik.